Basuki Rahmat (lahir di Tuban, Jawa Timur, Hindia Belanda, 4 November 1923 – meninggal di Jakarta, Indonesia, 8 Januari 1969 pada umur 45 tahun) adalah Jenderal Tentara Nasional Indonesia dan menjadi saksi penandatanganan Supersemar dokumen serah terima kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto.
Basuki Rahmat lahir pada 4 November 1921 di Tuban, Jawa Timur. Ayahnya, Raden Soenodihardjo Sudarsono, menjadi asisten seorang kepala daerah setempat. Ibunya, Soeratni, meninggal pada Januari 1925 ketika Basuki berusia empat tahun, sepuluh hari setelah melahirkan anak lain. Ketika ia berusia tujuh tahun, Basuki dikirim ke sekolah dasar. Pada tahun 1932 ayahnya meninggal, mengakibatkan penghentian sementara pendidikan Basuki. Dia dikirim untuk tinggal bersama adik ayahnya dan menyelesaikan pendidikannya, lulus dari SMP pada tahun 1939 dan dari YogyakartaMuhammadiyah sekolah pada tahun 1942, seperti invasi Jepang di Indonesia dimulai.
Karier militer
Pada tahun 1943, Selama pendudukan Jepang di Indonesia, Basuki bergabung dengan Pembela Tanah Angkatan Darat (PETA), sebuah kekuatan tambahan berlari oleh Jepang untuk melatih tentara tambahan dalam kasus invasi Amerika Serikat Jawa. Dalam MAP, Basuki, bangkit untuk menjadi Komandan Kompi.
Dengan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh para pemimpin Nasionalis Soekarnodan Mohammad Hatta, Basuki, seperti banyak pemuda lain ke dalam milisi Mulai Band dalam persiapan untuk pembentukan dari Angkatan Darat Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terbentuk, dengan Basuki mendaftar dengan TKR pada bulan yang sama di kota Ngawi di provinsi asalnya Jawa Timur. Di sana ia ditempatkan dengan KODAM VII / Brawijaya (kemudian dikenal sebagai Wilayah Militer V / Brawijaya), komando militer dibebankan dengan keamanan Jawa Timur.
Pada perintah militer ini, Basuki menjabat sebagai Komandan Batalyon di Ngawi (1945-1946), Komandan Batalyon di Ronggolawe (1946-1950), Komandan Resimen ditempatkan di Bojonegoro (1950-1953), Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium V / Brawijaya (1953-1956) dan Penjabat Panglima Daerah Militer V / Brawijaya (1956).
Pada September 1956, Basuki dipindahkan ke Melbourne, Australia untuk melayani sebagai atase militer ke kedutaan di sana. Basuki kembali ke Indonesia pada bulan November tahun 1959 dan menjabat sebagai Asisten IV / Logistik Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution.
Basuki kembali ke KODAM VII / Brawijaya pada tahun 1960, menjabat sebagai Kepala Staf sebelum akhirnya menjadi Panglima tahun 1962.
Pembunuhan Jenderal
Pada tahun 1965, ada banyak ketegangan politik di Indonesia, khususnya antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI, yang perlahan tapi pasti mendapatkan pijakan dalam politik Indonesia, PKI sudah siap untuk menjadi partai politik yang paling kuat karena hubungan mereka dengan Presiden Soekarno. Pada bulan September tahun 1965, Basuki tumbuh waspada terhadap kegiatan komunis di Jawa Timur dan pergi ke Jakarta untuk melaporkan pengamatannya kepada Panglima Angkatan Darat, Ahmad Yani. Mereka bertemu pada malam 30 September. Ketika bertemu dengan Yani, Basuki melaporkan kejadian di provinsinya. dan ingin dia untuk menemaninya ke pertemuan dengan Presiden keesokan harinya untuk menyampaikan kegiatan Komunis.
Keesokan paginya pada tanggal 1 Oktober, Basuki dihubungi oleh Markas Besar Angkatan Darat dan diberitahu tentang penculikan para jenderal, termasuk Yani. Mendengar hal ini, Basuki bersama dengan seorang pembantunya masuk mobil dan mengendarai di sekitar kota untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Saat ia sedang mengemudi, Basuki melihat pasukannya dari Jawa Timur, Batalyon 530 menjaga Istana Kepresidenan dan bahkan lebih terkejut bahwa mereka tidak memakai identitas apapun. Setelah menyarankan agar mendekati mereka dengan ajudannya, Basuki melaju kembali ke akomodasi di mana ia diberitahu bahwa ia dibutuhkan di Kostrad markas.
Basuki pergi ke markas Kostrad untuk menemukan bahwa Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto telah memutuskan untuk menanggung kepemimpinan Angkatan Darat dan mengambil kendali situasi. Dari Soeharto, Basuki menemukan bahwa sebuah gerakan yang menyebut diri mereka Gerakan September 30 telah menggunakan pasukan untuk menempati titik-titik strategis di Jakarta. Soeharto kemudian mengatakan Basuki bahwa dia perlu dia untuk menegosiasikan pasukan untuk menyerah sebelum jam 6 atau dia akan menggunakan kekuatan. Pesan ini, Basuki sampaikan kepada Batalyon 530 yang memperlakukannya dengan sangat hormat. Basuki berhasil dan pada 16:00, Batalyon 530 menyerahkan diri ke Kostrad.
Tanpa sepengetahuan Basuki ada pertemuan yang diselenggarakan di Halim antara Soekarno, Panglima Angkatan Udara Omar Dhani, Panglima Angkatan Laut RE Martadinata, dan Kapolri Sucipto Judodiharjo untuk menunjuk Panglima baru Angkatan Darat. Meskipun Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudra yang akan ditunjuk menjadi Panglima Angkatan Darat, nama Basuki sempat dipertimbangkan.
Setelah 1 Oktober, semua jari menunjuk kesalahan pada PKI dan seluruh Indonesia, terutama di Jawa, gerakan mulai dibentuk dengan tujuan menghancurkan PKI. Sementara itu, Basuki kembali ke Jawa Timur untuk mengawasi gerakan anti-PKI di sana.
Selama minggu-minggu pertama penumpasan nasional pada PKI, tidak ada yang terjadi di ibukota Jawa Timur Surabaya. Kurangnya komitmen bersama dan dengan daftar nama Basuki sebagai bagian dari Dewan Revolusi menyebabkan banyak yang mencurigai bahwa Basuki adalah simpatisan PKI.
Pada bulan November tahun 1965, Basuki dipindahkan ke Jakarta dan menjadi anggota staf untuk Soeharto sekarang Panglima Angkatan Darat, mengambil posisi Deputi Bidang Keuangan dan Hubungan Sipil. Basuki juga menjadi aktif sebagai anggota Komite Sosial-Politik (SospolPanitia), Angkatan Darat politik yang dibentuk Soeharto setelah ia menjadi Komandan
Pada bulan Februari tahun 1966, dalam Reshuffle Kabinet, Basuki diangkat menjadi Menteri Urusan Veteran.
Supersemar
Pada 11 Maret 1966, Basuki menghadiri rapat kabinet di Istana Presiden, yang pertama sejak Sukarno reshuffle kabinet pada akhir Februari. Pertemuan belum berlangsung lama sebelum Sukarno, setelah menerima catatan dari komandan pengawalnya, tiba-tiba meninggalkan ruangan. Ketika pertemuan itu selesai, Basuki dan Menteri Perindustrian, Mohammad Jusuf, pergi ke luar tempat Presiden untuk bergabung Amirmachmud Komandan KODAM V / Jaya. Basuki diberitahu bahwa Soekarno telah meninggalkan Bogor dengan helikopter karena sudah tidak aman di Jakarta.
Jusuf menyarankan agar mereka bertiga pergi ke Bogor untuk memberikan dukungan moral bagi Sukarno. Dua jenderal setuju dan bersama-sama, setelah meminta izin Soeharto. Menurut Amirmachmud, Suharto meminta tiga Jenderal untuk memberitahu Sukarno kesiapan untuk memulihkan keamanan harus Presiden yang memberikan perintah.
Di Bogor, ketika bertemu dengan Soekarno yang tidak senang dengan keamanan dan dengan desakan Amirmachmud bahwa semuanya aman. Soekarno kemudian mulai mendiskusikan pilihan dengan tiga Jenderal bagaimanamereka bisa mengurus situasi. Basuki dan Jusuf diam, tapi Amirmachmud menyarankan bahwa Sukarno memberikan kewenangan ke Suharto sehingga semuanya dapat diamankan. Pertemuan kemudian dibubarkan, Sukarno mulai mempersiapkan Keputusan Presiden.
Itu senja ketika Keputusan yang akan menjadi Supersemar akhirnya siap dan menunggu tanda tangan Sukarno. Sukarno memiliki beberapa keraguan dimenit terakhir tapi Jusuf, bersama dengan dua jenderal dan lingkaran dalam Sukarno dalam Kabinet yang juga telah membuat perjalanan ke Bogor mendorongnya untuk menandatangani. Soekarno akhirnya menandatangani surat itu. Sebagai yang paling senior dari tiga Jenderal, Basuki dipercaya untuk menyampaikannya kepada Soeharto. Malam itu, tiga Jenderal segera pergi ke Markas Kostrad dan Basuki menyerahkan surat kepada Soeharto.
Pada 13 Maret, Soekarno memanggil Basuki, Jusuf, dan Amirmachmud. Soekarno marah karena Soeharto telah melarang PKI dan mengatakan tiga jenderal yang membawa Supersemar tidak mengandung instruksi tersebut. Soekarno kemudian memerintahkan agar surat diproduksi untuk memperjelas isi Supersemar tapi tidak pernah datang.
Orde Baru
Penyerahan Supersemar memberi Soeharto de facto kekuasaan eksekutif dan ia segera mulai membangun Kabinet yang lebih menguntungkan baginya. Basuki menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dimulai dengan Kabinet pertama Suharto pada bulan Maret 1966.
Kematian
Basuki meninggal pada tanggal 9 Januari 1969 saat masih memegang jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri. Ia digantikan oleh Amirmachmud dalam posisi ini.
Penghargaan
Setelah ia meninggal Pemda Jakarta memberi nama Jl. Proklamasi (Depok Timur) menghubungkan ke Jalan Arif Rahman Hakim (Margonda) menjadi Jl. Basuki Rahmat. TV Jakarta & Depok pernah membuat film pendek mengenai riwayat hidupnya.
